1. Susunan dan kedudukan MPR DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota diatur dalam a. UUD No 20 Tahun 2004 b. UUD No 21 Tahun 2004 c. UUD No 22 Tahun 2004 d. U
PPKn
danuk20
Pertanyaan
1. Susunan dan kedudukan MPR DPR DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten kota diatur dalam
a. UUD No 20 Tahun 2004 b. UUD No 21 Tahun 2004 c. UUD No 22 Tahun 2004 d. UUD No 23 tahun 2004
2. Fungsi utama DPR dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945 secara berurutan adalah
a. Legislasi anggaran dan pengawasan b. anggaran pengawasan dan legislasi c. Anggaran legislasi dan pengawasan d. Legislasi pengawasan dan anggaran
3. Lembaga negara yang berwenang untuk memutuskan sengketa atas hasil pemilihan umum di Indonesia adalah
a. Komisi Yudisial b. Mahkamah Agung c. Komisi Pemilihan Umum d. Mahkamah Konstitusi
4. Menurut pasal 3 UUD No 22 tahun 2003 keanggotaan MPR sebagai lembaga negara ditetapkan dengan
a. Ketetapan MPR b. Keputusan Presiden c. Keputusan MPR d. Peraturan pemerintah
5. UUD negara Republik Indonesia sebagai konstitusi UUD negara Republik Indonesia sebagai konstitusi di Indonesia ditetapkan oleh lembaga
a. Mpr b.dpr c.mk d.presiden
6. Prinsip kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa pemerintahan negara hendaklah
a.dikuasai oleh para politis b.rakyat membela keberadaan negara c.rakyat memegang kekuasaan tertinggi d.ditentukan oleh keberadaan partai politik
7 prinsip kedaulatan rakyat merupakan landasan bagi terbentuknya pemerintahan yang bersifat
a.monarkhi b.teokrasi c.demokrasi d.otokrasi
8. Sekelompok orang yang hidup bersama dengan memiliki rasa senasib seperjuangan disebut
a.rakyat b.penduduk c.warga negara d.bangsa
9 sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu daerah dan terikat pada nilai-nilai tertentu disebut
a.bangsa b.masyarakat c.warga negara d.penduduk
10. Lembaga perwakilan Ayah di tingkat kabupaten adalah
a. Dprd kotamadya b.dprd kabupaten c.dprd provinsi d.dprd tingkat 1
11. Berdasarkan pasal 3 UUD No 32 Tahun 2004 bahwa pemerintahan daerah di bedakan antara
a. Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah b. Pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten c. Pemerintah kota dengan pemerintahan kecamatan d. Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Kecamatan
12. Hal yang bukan wewenang DPD adalah melaksanakan pengawasan atas undang-undang mengenai
a.otonomi daerah b.pembentukan dan pemekaran daerah c.penggabungan daerah d.sumber daya manusia
a. UUD No 20 Tahun 2004 b. UUD No 21 Tahun 2004 c. UUD No 22 Tahun 2004 d. UUD No 23 tahun 2004
2. Fungsi utama DPR dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945 secara berurutan adalah
a. Legislasi anggaran dan pengawasan b. anggaran pengawasan dan legislasi c. Anggaran legislasi dan pengawasan d. Legislasi pengawasan dan anggaran
3. Lembaga negara yang berwenang untuk memutuskan sengketa atas hasil pemilihan umum di Indonesia adalah
a. Komisi Yudisial b. Mahkamah Agung c. Komisi Pemilihan Umum d. Mahkamah Konstitusi
4. Menurut pasal 3 UUD No 22 tahun 2003 keanggotaan MPR sebagai lembaga negara ditetapkan dengan
a. Ketetapan MPR b. Keputusan Presiden c. Keputusan MPR d. Peraturan pemerintah
5. UUD negara Republik Indonesia sebagai konstitusi UUD negara Republik Indonesia sebagai konstitusi di Indonesia ditetapkan oleh lembaga
a. Mpr b.dpr c.mk d.presiden
6. Prinsip kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa pemerintahan negara hendaklah
a.dikuasai oleh para politis b.rakyat membela keberadaan negara c.rakyat memegang kekuasaan tertinggi d.ditentukan oleh keberadaan partai politik
7 prinsip kedaulatan rakyat merupakan landasan bagi terbentuknya pemerintahan yang bersifat
a.monarkhi b.teokrasi c.demokrasi d.otokrasi
8. Sekelompok orang yang hidup bersama dengan memiliki rasa senasib seperjuangan disebut
a.rakyat b.penduduk c.warga negara d.bangsa
9 sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu daerah dan terikat pada nilai-nilai tertentu disebut
a.bangsa b.masyarakat c.warga negara d.penduduk
10. Lembaga perwakilan Ayah di tingkat kabupaten adalah
a. Dprd kotamadya b.dprd kabupaten c.dprd provinsi d.dprd tingkat 1
11. Berdasarkan pasal 3 UUD No 32 Tahun 2004 bahwa pemerintahan daerah di bedakan antara
a. Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah b. Pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten c. Pemerintah kota dengan pemerintahan kecamatan d. Pemerintah Kabupaten dengan pemerintah Kecamatan
12. Hal yang bukan wewenang DPD adalah melaksanakan pengawasan atas undang-undang mengenai
a.otonomi daerah b.pembentukan dan pemekaran daerah c.penggabungan daerah d.sumber daya manusia
1 Jawaban
-
1. Jawaban indria47
2.a.legislasi anggaran dan pengawasan
3.c. komisi pemilihan umum
5.a.mpr
6.rakyat membela keberadaan negara
7.c.demokrasi
8.a.rakyat
9.d.penduduk
10.b.DPRD kabupaten
12.d.sumber daya nanusia